Pembatasan BBM Bersubsidi

Rencana pemerintah membatasi penggunaan BBM bersubsidi, hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra.
Dalam draft usulannya, dinyatakan bahwa mobil-mobil pribadi ber-plat hitam dilarang menggunakan premium dan solar.
Bahan bakar bersubsidi itu, hanya diperuntukkan bagi angkutan umum, nelayan, dan sepeda motor.

Keharusan mobil-mobil ber-plat hitam mengkonsumsi BBM beroktan tinggi, tak hanya akan menggairahkan penjualan SPBU-SPBU asing yang selama ini terlihat sepi.
Namun juga berakibat pada menjamurnya pedagang-pedagang BBM ilegal.
Mereka beroperasi, dengan memanfaatkan selisih harga yang terpaut jauh antara BBM bersubsidi dan non-subsidi.
Jika saat ini harga satu liter pertamax dikisaran Rp 6.500, dan premium pada harga Rp 4.500, maka ada selisih Rp 2.000 yang menjadi celah keuntungan bagi mereka.
Konsumen mereka bisa dipastikan bejibun, mengingat tak semua pengendara mobil pribadi berkantong tebal.

Adanya disparitas harga, memang selalu menimbulkan masalah.
Yang terbayang di depan mata, akan semakin banyak orang menimbun BBM bersubsidi.
Kelangkaan premium dan solar akan terjadi dimana-mana.
Antrean panjang akan terlihat di setiap pintu-pintu masuk SPBU Pertamina.
Menyemut hingga menimbulkan kemacetan.
Hal ini pada gilirannya akan menghambat roda kehidupan masyarakat.

Kalau sudah begini.
Bisakah pemerintah kita menjamin selalu ketersediaan BBM bersubsidi ?
Dan apakah nantinya, kebijakan ini akan tepat sasaran ?
Semua ini tentunya, akan menjadi PR besar bagi pemerintahan kita.